Desain Logo Bank Dki

LOGO BANK DKI

Visi dan Misi

Visi dan Misi Bank DKI merupakan arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh setiap Manajemen dan Karyawan Bank DKI. Pada tahun 2006, seluruh karyawan Bank DKI, bersama dengan administrasi pada ketika itu, telah merumuskan visi dan misi serta nilai budaya kerja sebagai upaya perubahan budaya di Bank DKI dan telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 156 Tahun 2006 tanggal 11 Desember 2006 wacana Penetapan Visi, Misi dan Nilai-Nilai Budaya Perusahaan PT. Bank DKI.

VISI :

"Menjadi Bank Terbaik Yang Membanggakan"

Bank Terbaik:

Memiliki kinerja terbaik diantara bank sekelasnya (Menurut Kriteria Permodalan API).
Menjadi bank jangkar yang terbaik.

Yang Membanggakan:

Memiliki kinerja dan reputasi yang baik dan menjadi pilihan utama nasabah dan stakeholder lainnya.
Memberikan deviden dan donasi yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Karyawan mempunyai jalur karir yang terang dan kesejahteraan yang baik.

MISI :

"Bank berkinerja unggul, kawan strategis dunia usaha, masyarakat dan andalanPemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memberi nilai tambah bagi stakeholder melalui pelayanan terpadu dan profesional."

Berkinerja Unggul:

Berkinerja baik sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan otoritas lainnya
Mampu mengelola risiko dengan memperhitungkan kecukupan modal (capital charge)
Tumbuh progresif dan berkelanjutan
Memiliki keunggulan bersaing dalam produk dan layanan

Mitra Strategis Dunia Usaha:

Meningkatkan kepercayaan kawan bisnis untuk tetap bekerjasama
Memberikan solusi kepada nasabah dengan prinsip saling menguntungkan
Memberikan nilai tambah kepada nasabah dalam produk dan layanan bank

Mitra Strategis Masyarakat:

Customer centric, antara lain;

Berorientasi pada kebutuhan nasabah (sistem prosedur, produk, layanan)
Aktif membangun hubungan baik dengan nasabah
Bank pilihan masyarakat
Peka terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat
Memberikan/menjadi sumber warta yang berkhasiat dalam produk dan layanan bank

Andalan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

Menjadi bank pilihan utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan keuangan
Memberikan donasi deviden tertinggi diantara perusahaan daerah/BUMD sesuai akad dengan pemegang saham
Mendukung program-program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara profesional
Berperan aktif membantu pertumbuhan ekonomi kawasan dalam rangka tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya

Memberi Nilai Tambah Bagi Stakeholder:

Menjadikan produk dan layanan yang berkualitas dengan biaya yang efisien
Menyelaraskan acara tanggung jawab sosial perusahaan Bank DKI dengan acara program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan dan pengurus secara berkesinambungan
Memenuhi semua kewajiban aturan dan akad dengan baik

Pelayanan Terpadu:

Menyediakan produk dan layanan yang lengkap dengan sumbangan Teknologi Informasi yang unggul
Memberikan layanan yang efektif dan efisien dengan risiko yang sanggup diterima
Cepat dan tanggap dalam menangani pengaduan nasabah dan menunjukkan solusi bermacam-macam termasuk cross selling secara profesional
Memiliki karyawan yang terlatih dengan kemampuan untuk menunjukkan warta yang berkualitas

Profesional:

Memiliki kompetensi (skill dan knowledge) dan integritas yang tinggi
Memiliki standar kompetensi dan watak yang tinggi
Mendahulukan kepentingan perusahaan diatas kepentingan pribadi

Sekilas Bank DKI

Bank DKI pertama kali didirikan di Jakarta dengan nama “PT. Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya” sebagaimana termaktub dalam sertifikat Perseroan Terbatas Perusahaan Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya (PT. Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya) No. 30 tanggal 11 April 1961 dibentuk oleh dan dihadapan Eliza Pondaag S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengakuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. J.A.5/31/13 tanggal 11 April 1961 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1274 tanggal 26 Juni 1961 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 206 Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 1 Juni 1962.

Dalam rangka adaptasi dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1962 wacana Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, kedudukan aturan Perseroan diubah dan dialihkan dari Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jakarta Raya menjadi Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta menurut Peraturan Daerah, Jakarta - DKI No. 6 Tahun 1978 tanggal 21 Agustus 1978 wacana Bank Pembangunan Daerah Jakarta (BPD Jaya) yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Pem.10/87/1-858-sk. Tanggal 5 Desember 1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah DKI Jakarta No. 12 Tahun 1979 Seri D No. 11 tanggal 2 Mei 1979 serta sebagaimana perda No. 1 Tahun 1993 tanggal 15 Januari 1993 dengan merubah modal dasar dari sebesar Rp50.000.000.000 menjadi sebesar Rp300.000.000.000 hingga dengan tanggal 5 Mei 1999 dan semenjak tanggal 6 Mei 1999 berkembang menjadi Perseroan Terbatas dengan modal dasar sebesar Rp700.000.000.000.

Perubahan tersebut telah disetujui oleh Pemda Propinsi DKI Jakarta melalui perda Propinsi DKI Jakarta No. 1 tahun 1999 tanggal 1 Pebruari 1999 dengan Akta yang dibentuk oleh dan dihadapan Notaris Harun Kamil, S.H., No. 4 tanggal 6 Mei 1999 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman menurut Surat Keputusan No. C-8270.HT.01.01.Th. 99 tanggal 7 Mei 1999. Tanggal 4 Juni 1999, diumumkan dalam Berita Negara No. 45, Tambahan No. 3283.

Ruang lingkup kegiatan Bank yakni untuk menjalankan acara umum perbankan. Pada tanggal 30 Nopember 1992, Bank memperoleh ijin untuk melaksanakan acara sebagai Bank Devisa menurut SK Direksi Bank Indonesia No. 25/67/KEP/DIR. Pada bulan Maret 2004, Bank mulai melaksanakan kegiatan operasional menurut prinsip syariah menurut Surat Bank Indonesia No. 6/39/DpbS, tanggal 13 Januari 2004 wacana prinsip pembukaan kantor cabang syariah Bank dalam acara komersial Bank.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir menurut Akta No. 21 Tahun 2008 yang dibentuk oleh dan dihadapan Notaris Ny Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta pada tanggal 12 September 2008 wacana Perubahan Anggaran Dasar yang menyesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 wacana Perseroan terbatas dan juga mencantumkan perubahan modal dasar menjadi Rp1.500.000.000.000. Perubahan Anggaran Dasar Bank DKI telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-79636.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 29 Oktober 2008.

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 31 Mei 2012, struktur pemegang saham Bank DKI ketika ini yakni 99,86% (Rp699.000.000.000) dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta, sedangkan 0,14 % (Rp1.000.000.000) dimiliki oleh PD Pasar Jaya.

Konsistensi pertumbuhan kinerja untuk meraih kepercayaan masyarakat melalui penemuan produk dan jasa perbankan, peningkatan kualitas pelayanan, implementasi tata kelola perusahaan yang dipadu dengan peningkatan kualitas sumber daya insan menjadi fokus Bank DKI yang berdiri semenjak 11 April 1961.

Visi menjadi yang terbaik dan membanggakan dan misi sebagai bank berkinerja unggul, kawan strategis dunia usaha, masyarakat dan andalan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memberi nilai tambah bagi stakeholder melalui pelayanan terpadu dan profesional diawali dengan membangun budaya kerja yang digali dari nilai-nilai intern yang faktual guna menghasilkan sumber daya insan yang berbasis human capital yang mempunyai sikap KTPPDKI (komitmen, teamwork, professional, pelayanan, disiplin, kerja keras dan integritas).

Bank DKI memfokuskan kegiatan usahanya pada empat segmen utama yang memberi peluang pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan, yaitu segmen perbankan konsumer, segmen perbankan komersial dan segmen perbankan KPR dan UMKM, serta perbankan syariah

Segmen perbankan konsumer menunjukkan Bank DKI niche market berupa guru lebih dari 200.000 nasabah, pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berjumlah lebih dari 100.000 orang selain pengembangan produk JakCard yang berkesinambungan, antara lain sebagai alat bayar Busway, kartu bayar pada jaringan Indomaret, dan nantinya sanggup dipergunakan untuk pembayaran tiket transportasi di Kereta Api Listrik yang menghubungkan Jakarta dengan beberapa kota satelitnya. Ke depan, JakCard akan sanggup dipakai sebagai alat pembayaran semua moda transportasi se-DKI-Jaya.

Segmen perkembangan komersial menitikberatkan pada pembiayaan segmen pekerjaan umum dan pengembangan infrastruktur, khususnya di wilayah DKI Jaya, merupakan bisnis inti Bank DKI sebagai Bank Pembangunan Daerah.

Segmen Mortgage & Housing memfokuskan pada pembiayaan Kredit Perumahan Rakyat baik primary house maupun secondary mortage serta kredit acara kerjasama dengan aneka macam lembaga. Selain itu, juga melayani sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan merupakan wujud komitmen Bank DKI dalam mendukung acara pembangunan DKI Jaya yang juga meliputi upaya pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui pengembangan sektor UMKM.

Segmen perbankan syariah melayani kebutuhan masyarakat akan manfaat pelayanan perbankan yang berbasiskan syariah Islam, sekaligus juga mengisi salah satu segmen perbankan yang tumbuh secara pesat dalam beberapa tahun ini.

Dalam rangka memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, Bank DKI terus memperkuat tata kelola perusahaan, termasuk struktur pengendalian internal dan administrasi risiko, serta penerapan standar baku operasi yang lebih seragam dan transparan.

dikutip dari : http://www.bankdki.co.id